Pesisir Selatan di Mekarkan?

Sudah saatnya Kabupaten Pesisir Selatan dimekarkan. Kini kabupaten ini daerah terluas dan terpanjang di Sumatra Barat. Luasnya men capai 5.749,89 km2 dengan panjang garis pantai 232,4 km.
“Sudah saatnya kabupaten yang terletak di ujung selatan Sumbar ini dipecah dua sehingga dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” kata Firdiis, S.Sos, Wakil Ketua Komisi I DPRD Pessel dari Fraksi Hati Nurani Peduli Rakyat, Kamis (8/7) di Painan.
Menurut dia, usulan pemekaran telah lama muncul. Itu datang dari elemen masyarakat di tiga kecamatan masing-masing Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut atau disebut eks Kecamatan Pancung Soal. Usulan itu pun telah dibahas di tingkat kabupaten, bahkan telah dilakukan pengkajian oleh tim pemkab. Namun hingga kini belum ada titik terang.
“Kita belum tahu persis kenapa pemekaran tak kunjung terealisasi?” katanya mempertanyakan wacana pemekaran Pesisir Selatan.
Firdiis juga mempertanyakan hasil kajian tim pemkab. Karena sampai kini belum ada kejelasannya. Padahal, pengkajian itu dibiayai oleh APBD. “Selaku anggota dewan, saya mendukung kabupaten ini dimekarkan agar penyelengaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” katanya kepada Singgalang.
Di lihat dari segi luas wilayah, jumlah penduduk serta potensi sumberdaya alam, memang sudah patut kabupaten ini dipecah dua. Namun, menuju ke sana tentu ada beberapa mekanisme yang mesti dilalui salah satunya harus memiliki lima kecamatan. Sementara yang ada sekarang baru tiga.
Untuk itu, kecamatan terlebih dahulu dimekarkan. Ini tugas dari pemerintah daerah bagaimana tiga kecamatan itu dipecah menjadi lima. Sekarang terpulang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti desakan masyarakat yang meng inginkan pemekaran. Pemerintah daerah wajib merespon serta menindaklanjuti usulan tersebut, jangan sampai usulan hilang di tengah jalan.
“Kita merasakan bagaimana sulitnya masyarakat di tiga kecamatan tadi dalam mendapatkan pelayanan. Karena jauhnya jarak tempuh antara kecamatan itu dengan pusat ibu kota kabupaten. Bila masyarakat berurusan ke pusat ibu kota kabupaten membutuhkan waktu perjalanan 4-5 jam. Dapat dibayangkan berapa biaya transportasi yang harus mereka keluarkan. Di sisi lain, berapa pula biaya yang harus disediakan untuk perjalanan dinas aparat pemerintah daerah ke kecamatan tersebut,” katanya.
Diharapakan bupati periode 2010-2015 memberikan perhatian serius terhadap usulan pemekaran kabupaten. Jangan ada pikiran dengan pemekaran, maka sebagian wilayah kekuasaan akan hilang, bergitu pula potensi sumberdaya yang ada.
“Kita harus berpikir jauh ke depan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ucap Firdiis.

(Painan, Singgalang )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: